STATEMENT DEKLARASI LMND-PRM JABODETABEK

STATEMENT DEKLARASI LMND-PRM JABODETABEK

…Kepada Penindas Tak Pernah Aku MembungkukAKU SELALU TEGAK...
(Widji Thukul. Tujuan Kita Satu Ibu)

Kita begitu bersemangat menuntut program-program yang kita yakini merupakan solusi dan hak-hak rakyat miskin yang harus dipenuhi oleh Negara. Pendidikan gratis. Kesehatan gratis. Upah layak nasional bagi kelas pekerja. Lapangan kerja untuk rakyat. Nasionalisasi industri pertambangan. Hapus utang luar negri dan lain-lain. Hal yang kita yakini akan sulit terealisasi jika bukan kita yang berkuasa, jika bukan kita sendiri yang memimpin tampuk pemerintahan dan tidak menggantungkan harapan-harapan pada elit-elit borjuis yang tak berpihak kepada rakyat yang sekarang berada di dalam pemerintahan dan parlemen.

Kita blejeti kedangkalan berpikir dan logika formal yang merasuki elit-elit borjuis penindas rakyat. Kita selalu bersikap skeptis terhadap tingkah laku elit-elit partai politik yang kini duduk di parlemen. Teori-teori progresif revolusioner memang membuat kita menjadi seorang yang selalu skeptis dan kritis terhadap roda produksi kapitalisme dan kekuasaan borjuis.

Karena sudah tidak percaya lagi terhadap partai-partai borjuis busuk itulah kita mendirikan partai politik ALTERNATIF yang akan membawa rakyat ke dalam surga kesejahteraan. Namun dalam perjalanannya partai kita mendapat hambatan dari kaki tangan Imperialisme melalui tindakan-tindakan represif dan undang-undang yang tidak demokratis. Dan kita menyimpulkan akan sulit bagi kita untuk menjadi peserta pemilu 2009. Hingga kita memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang membuka pintu untuk kita masuk parlemen. Sekali lagi, Partai Bintang Reformasi (PBR), partai borjuis yang mulai kita cari kebaikan-kebaikannya di tengah FAKTA kebusukan PBR agar terlihat kita sedang berkoalisi dengan “partai yang belum begitu busuk” sehingga adalah benar jika kita berkoalisi (melebur lebih tepatnya) ke dalam partai pendukung pemerintahan SBY-JK ini. Kita tidak bersikap garang ketika melihat pernyataan ketua umum PBR Bursah Zanubi yang berkomentar tentang aksi kita sendiri yang menuntut anggaran pendidikan 20% dikatakan tidak mungkin karena pemerintah harus bayar utang (logika formal). Ada kawan yang malah membenarkan statement itu, ada juga yang bilang karena PBR dalam proses menuju kerakyatan untuk itu lah kita masuk ke dalamnya (untuk mencuci semua dosa-dosa mereka kepada rakyat). Kita adalah partai yang menolak sisa-sisa feodalisme tapi kini kita terbiasa untuk memanggil sebutan “Bang!” di beberapa event untuk elit-elit busuk di PBR. Kesemuanya, hanya agar kita terlihat sebagai “adik” yang baik maka kita bisa masuk parlemen lewat partai bang Bursah Zanubi.

Kita sepakat bahwa musuh kita adalah penjajahan modal asing yang dikemas lewat kebijakan-kebijakan neoliberalisme. PBR adalah partai yang ikut menyetujui dibukanya pintu penanaman modal asing lewat uu pma. Koalisi, tak jadi masalah bila hanya program miminum saja yang bisa diterima oleh sekutu kita, tapi program minimum tersebut tidak boleh kontradiktif atau kontra-produktif terhadap program-program maksimum atau program sejati kita, atau kita dengan bebas, tak terikat, harus (di segala kesempatan) berupaya mempropagandakan program-program sejati kita.

Seluruh massa kita diharuskan untuk meyakini kesepakatan koalisi kita hanya lewat MoU dengan PBR. PBR adalah salah satu partai borjuis yang ada di parlemen nasional dan daerah yang tidak berpihak kepada rakyat miskin. Sudah berapa banyak janji-janji, kesepakatan yang elit-elit borjuis ucapkan di atas kertas, berkekuatan hukum, mengatasnamakan Tuhan, di depan kitab suci, di hadapan jutaan pasang mata tetapi mereka tetap melanggar janji mereka kepada rakyat. Kita pun tahu kesemuanya itu tetap tak merubah karena memang watak kaum borjuis selalu anti rakyat miskin dan pro kapitalisme-neoliberalisme.

Justru sebaliknya, kita menjadi begitu garang dan reaksioner terhadap kawan sendiri. Beberapa kawan LMND Jakarta (Elang, Rheza, Ezi) di pecat dan beberapa daerah di bekukan dengan alasan agar terciptanya sentralisme demokratik (yang mekanik?). Kita bahkan menelan mentah-mentah pengakuan seorang anggota baru tanpa ada konfirmasi dan prinsip cek dan ricek. Penjelasan tentang perpecahan di tubuh partai kita dan rasionalisasi pro dan kontra hasil Presnas kita bilang itu black propaganda. Penyebutan nama kawan hanya untuk mengidentifikasi posisi sikapnya tentang koalisi kita bilang itu menjelek-jelekan kawan dan subyektif. Akhirnya kita mulai tertular kedangkalan berfikir dan logika formal kaum borjuasi dalam mengambil keputusan.

Maka tak salah jika kami kini berbalik menolak oportunisme di lingkaran kita dan kami menolak bersekutu dengan penindas rakyat yang licik, munafik, naif dan despotis. Dan kami siap menerima konsekuensi apapun untuk menjalankan garis politik kami sendiri. POLITIK RAKYAT MISKIN….

Berikut ini adalah struktur

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM)
Wilayah JABODETABEK :
Ketua : FAISAL HAMID (Ogie)
Sekretaris : RHEZA ANDHIKA P
Dept. Pendidikan dan Bacaan : ELANG RIKI YANUAR
Dept. Organisasi & Kesekretariatan : SYAFREZI FITRAH
Dept. Perluasan : RENDRA
Dept. Dana dan Badan Usaha : MINDY
Jakarta, 28 Desember 2007

Terima Kasih.. Terus Berjuang..
lmndjabotabek.prm@gmail.com

Lawan Parlementaris Oportunis dalam Politik dan Anti Demokrasi dalam Organisasi

Data Kejahatan PBR-Pelopor (Calon Koalisi Papernas).
PBR-Pelopor ikut menandatangani UU Penanaman Modal.
PBR ikut dalam menandatangani Perda Tibum no.8 di DKI Jakarta
PBR ikut dalam komite penerapan persiapan syariat islam dimakasar.
Wakil walikota samarinda (pelopor) menggusuri basis-basis SRMK.
Statment bursah tentang tuntutan 20 % anggaran pendidikan,tidak masuk akal karena pemerintah masih memiliki beban bayar hutang (benarkah pemerintah tidak sanggup) ?(Rakyat Merdeka 30 Agustus 2007)
Ketua PBR sulbar menggunakan preman bayaran untuk mengusir petani dari lahannya.preman tersebut kemudian dibunuh para petani,sekarang beberapa petani di penjara.
Di labuhanbatu, anggota DPR dari labuhanbatu adalah Mafia tanah. Ketua PBR bahkan menodongkan pistol kepada seorang petani sawit (Suara Sumut, Rabu 19 September 2007)

Data Respon Daerah.
Papernas Sidoarjo
i. Mekanisme Organisasi yang tidak di jalankan, KP-PAPERNAS berubah menjadi PAPERNAS adalah salah satu amanat kongres, maka untuk merubah PAPERNAS menjadi ORMAS harus melalui Kongres bukan PRESIDIUM NASIONAL.
ii. Hasil konferensi taktik di sidoarjo adalah PAPERNAS tetap menjadi Partai Alternatif bagi perjuangan rakyat meskipun harus berkoalisi dengan partai lain, bukan fusi dengan partai lain.
iii. Keputusan Presidium Nasional terkesan memaksakan diri untuk bisa fight pada panggung politik electoral 2009 (Pemilu 2009), padahal Pemilu adalah alat politik borjuasi dan hanya jadi strategi dan taktik perjuangan kita, karena pokok-pokok perjuangan PAPERNAS adalah Memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan rakyat tertindas, Memimpin, mendorong dan memajukan organisasi massa-organisasi massa di setiap sektor dan teritorial, Memimpin dan terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik menuju masyarakat yang adil, modern, sejahtera, demokratik dan setara sepenuh-penuhnya di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya.
iv. Panggung Politik 2009 bukan satu-satunya panggung untuk melakukan agitasi dan propaganda, masih ada tahun-tahun berikutnya dan panggung-panggung politik lainnya untuk agitasi dan propaganda.
v. Ditengah tuduhan bahwa PAPERNAS adalah Neo Komunis, kawan-kawan di beberapa kecamatan di sidoarjo masih tetap konsisten, artinya Kesadaran politik Rakyat sudah mulai terbangun, karena rakyat mulai mempercayai PAPERNAS sebagai partai alternatif bagi perjuangan rakyat, akan tetapi dengan hasil keputusan Presidium Nasional ini tinggal satu Kecamatan tersisa.
vi. Dalam situsi pro-kontra terhadap keputusan Presidium Nasional, ini artinya kekalahan politik kita yang belum mampu menyatukan kekuatan-kekuatan yang telah kita miliki selama proses kerja-kerja penstrukturan, maka harus ada tindakan yang mampu menyatukan kembali kekuatan-kekuatan tersebut.
Papernas Jakarta Pusat
i. Mayoritas peserta menolak koalisi PBR-Pelopor
Papernas DIY
i. Mayoritas peserta Menolak koalisi dengan PBR-Pelopor
Papernas Sumut
i. 5 kawan menolak koalisi dengan PBR-Pelopor..
ii. 4 kawan bersepakat dengan koalisi
KPE Papernas (Paguyuban Stockholm):
Pendapat umum kawan-kawan Paguyuban pada pokoknya:
- Ikut pemilu bukanlah tujuan gerakan;
- Yang sangat penting adalah penggalangan kekuatan, pembangunan partai baik kwantitif maupun kawalitatif;
- Kebebasan partai harus dipertahankan;
- Nama partai Papernas harus dipertahankan;
- Berbagai bentuk kerjasama, koalisi dsb dalam menghadapi pemilu 2009 bisa dilakukan selama tidak mengikat kaki dan tangan kita dan tidak menghapus nama Papernas.

Data kejahatan Organisasi:
FNPBI SUMUT-Yang pro koalisi mendukung calon Gubernur dari GOLKAR, H.Syamsul. Arifin,SE. (Sumut Pos 5 Desember 2007)
Penonaktifan kawan Greogorius Wardoyo dari PP FNPBI
Pengangkatan oknum-oknum non FNPBI ke PP FNPBI untuk menyingkirkan kawan Gregorius Wardoyo.
Pemecatan 5 pengurus DPD I Papernas Sumut yang menolak koalisi (Johan Merdeka, Ida, Mangiring, Xina, Ijul) oleh DPP Papernas. Kemudian DPP Papernas mengesahkan KPO Papernas dan menyelenggarakan Konferdalub tanpa mengundang kelima orang kawan tersebt dan kawan-kawan yang menolak koalisi.
Pemecatan sepihak kepada Ketua STN Sumatera Utara (Mangiring Sinaga) oleh Sekretaris dan Bendahara STN (Yang pro Koalisi dengan PBR-Pelopor).
Pemecatan 9 Orang Kader pimpinan PRD dan pembekuan 3 KPW PRD.
Penonaktifan Paulus Suryanta (Sekjend LMND), Pemecatan kawan Reza, Elang, Eji dan pembekuan LMND DIY, Sumut, Kaltim, Jawatimur.





10 Alasan saya menolak hasil Presnas Papernas, antaralain;
1. Proses demokratik menuju Presnas Papernas terlalu terburu-buru. Banyak kawan-kawan di daerah tidak terlibat dalam proses pendiskusian materi-materi Presnas. Bahkan ada yang belum menerima materinya sebelum Presnas berlangsung. Saat ini DPP PAPERNAS menuntut adanya Sentralisme tanpa adanya Demokrasi dalam partai secara Substantif.
2. Kekeliruannya dalam menganalisa ekonomi. Bahwa yang dianalisa oleh Proposal Presnas PRD hanya berkisar pada Kapital Uang. Tidak mendialektikan pengaruh penggelembungan pada Kapital Uang, Penetrasi Kapital Dagang, dan Kehancuran Kapital Industri terhadap potensi krisis kedepan. Dalam hal itu pula, melepaskan faktor vangguardisme/kepeloporan pada kalimat:”.... potensi krisis yang mungkin akan muncul tidak sampai menghasilkan krisis revolusioner. Untuk menghasilkan krisis politik sekalipun (dengan level lebih rendah dari krisis revolusioner) membutuhkan adanya perpecahan yang akut di antara faksi-faksi borjuasi” Padahal bertransformasinya krisis ekonomi menjadi krisis politik selanjutnya krisis revolusioner ditentukan oleh kepeloporan politik kaum pelopor.
3. Kekeliruannya dalam menilai celah anti imperialisme di Parlemen. HIngga hari ini seluruh partai politik yang ada di Parlemen merupakan kaki tangan imperialis. Meskipun terdapat partai yang mengatasnamakan dirinya sebagai Partai Oposisi (PDIP) tetapi ikut dalam menandatangani kebijakan-kebijakan neoliberalisme.
4. Sasaran Prioritas Koalisi Papernas—dalam hal ini PBR dan Pelopor— merupakan barisan partai-partai pendukung Pemerintahan Agen Imperialis (SBY-JK)
5. Dalam pelbagai tindakan dan statement politik, telah ditunjukkan bahwa calon koalisi kita (PBR & Pelopor) bertindak dan bersikap tidak sesuai dengan tuntunan programatik kita. Padahal dalam tradisi gerakan demokratik bahwa syarat melakukan front adalah kesesuaian dengan program minimum kita. (Lihat kembali data sms saya)
6. Konsentrasi penggalangan sekutu yang hanya bersepakat pada program dan taktik (Pemilu dan Koalisi). Yang dalam kenyataannya hanya segilintir saja yang masuk dalam kategorisasi tersebut (bersepakat program dan taktik), membuat komposisi kekuatan untuk melawan imperialisme menjadi tidak seutuhnya diolah oleh Papernas dalam kepentingan perjuangan melawan Imperialisme.
7. Penentuan kawan Koalisi diprioritaskan kepada Partai (PBR) yang memberikan peluang lebih besar. Ini mengartikan bahwa sasaran Papernas hanya pada partai yang memberikan kesempatan masuk parlemen lebih besar bukan dalam konsep menginvestigasi dari berbagai Partai yang ada yang memiliki kesanggupan dan pengalaman historis mengangkat program demokratik atau program anti imperialis serta partai secara kuantitatif besar. Hal ini mengartikan bahwa yang utama adalah kepastian dalam kemungkinan masuk dalam parlemen. Bukan kemaksimalan mengangkat Program Perjuangan.
8. Koalisi akan membatasi Papernas dalam melancarkan propaganda Program Alternatif, Metode Politik Radikal, Alat Politik Alternatif. Karena garis calon koalisi Papernas (PBR) adalah Islam, dengan politik pro kebijakan neoliberalisme. Sehingga tuntutan situasi agar Papernas secara terus-menerus menunjukkan kepeloporan programatiknya, kepeloporan metode politiknya menjadi ditunda. Padahal massa rakyat yang melawan penindasan imperialis membutuhkan tuntutan programatik, metodologi dan alat dari Partai Alternatif seperti Papernas.
9. Konsentrasi Organisasi di daerah pemilihan (dapil) merupakan turunan dari konsep “yang penting masuk parlemen dulu” atau dalam bahasa lain “Parlementaris”. Sebab, meniadakan kepentingan mengolah peluang/potensi radikalisasi (dalam level apapun) diluar teritori Dapil. Sehingga seolah-olah tidak ada relasi politik antara teritori yang menjadi konsentrasi dapil dan non konsentrasi dalam kepentingan mengangkat semaksimal-maksimalnya program perjuangan. Aksi, Kampanye, dan Penyadaran memang ada tetapi hanya diberikan di teritori konsentrasi dapil saja. Tidak diberikan untuk teritori diluar dapil. Karena memang tujuan utamanya adalah: “yang penting masuk parlemen dulu”. Aksi, Kampanye dan penyadaran didaerah konsentrasi dapil diberikan tetapi porsinya akan disesuaikan dengan kondisi dan kesanggupan koalisi. Atau dalam kata lain, aksi, kampanye dan penyadaran dilakukan dengan prinsip tidak mengganggu “kohesifitas” Koalisi—tentu saja dalam tujuan utama mengamankan “cita-cita masuk parlemen”
10. Perubahan Partai Persatuan Pembebasan Nasional menjadi Persatuan Pembebasan Nasional. Penghilangan kata “PARTAI” demi mempermudah koalisi menghilangkan substansi politik PAPERNAS sebagai partai alternatif. Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) menjadi sekedar ormas (alternatif) perjuangan massa. Meski sering disebutkan bahwa secara eksternal kata “Partai” dihilang sebagai konsepsi taktis dan secara internal kita masih partai akan tetapi tetap saja menghilangkan esensi PAPERNAS sebagai “PARTAI” Alternatif.